Business

Tinggal satu bendungan yang belum diteken kontrak

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) teken kontrak proyek bendungan Napunggete yang berlokasi di kecamatan Waiblama kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan penandatanganan kontrak ini maka tinggal satu bendungan lagi yakni Sukamahi yang belum diteken.

Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Imam Santoso berharap agar setelah penandatanganan kontrak ini maka proses pembangunan fisik segera berjalan. “Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman kontraktor untuk mempercepat progres,” kata Imam, Rabu (71/2).

Bahkan untuk bendungan Napunggete ini, Imam berharap agar proses pengerjaan dapat dipangkas hingga separuh dari target waktu yang disepakati diawal 5 tahun. Percepatan pembangunan ini menurut Imam dapat dilakukan lantaran peroses pembebasan tanah di lokasi ini relatif tidak ada kendala.

Sekadar catatan, dari luas lahan untuk pembangunan bendungan Napunggete yang mencapai 161 hektar (ha) sampai saat ini sudah terbebaskan sekitar 24 ha. Pembebasan lahan ini seluruhnya akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Bendungan Napunggete ini dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero). Nilai kontrak pembangunan bendungan ini tercatat sebesar Rp 849, 93 miliar. Rencananya, groundbreaking bendungan Napunggete ini akan dilakukan pada 13 Desember nanti dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo.

Direktur Utama PT Nindya Karya Indradjaja Manopol mengatakan, akan bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan proyek ini sesuai dengan harapan. “Kami berusaha untuk mengerjakan lebih cepat dari yang ditetapkan dengan mutu yang baik,” kata Indradjaja.

Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera mengatakan, bendungan Napunggete sangat diharapkan oleh masyarakat sekitar. Bila bendungan ini dapat terselesaikan, maka manfaat yang didapatkan selain untuk pengairan adalah pembangkit listrik dan pariwisata.

Yoseph berjanji, tahun depan seluruh lahan yang digunakan akan tersebaskan seluruhnya. Sehingga tidak ada alasan bagi kontraktor untuk menunda proyek ini. “Tidak ada alasan,” ujar Yoseph.

Di tahun 2016 ini, Kementerian PUPR telah menargetkan delapan bendungan untuk dapat dikontrakkan. Bendungan yang sudah dikontrak sebelumnya adalah Ladongi di Sulawesi Tenggara, Sukoharjo di Lampung, Kuwil di Sulawesi Utara, Leuwikeris di Jawa Barat, Ciawi di Jawa Barat dan Cipanas di jawa barat.

Untuk proyek bendungan tahun depan, Imam mengatakan akan dilakukan pada bulan Februasi mendatang.


Source link

error: Content is protected !!